Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Belopa

Detail

Dibuat: Jumat, 29 Januari 2021 11:31

Ditulis oleh Administrator

Dilihat: 230

Jum’at Tanggal, 29 Januari 2021 bertempat di Ruang Aula Lantai 2 Pengadilan Tinggi Makassar, telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, Bapak Purwanto S. Abdullah, S.H, M.H. menggantikan Bapak I Made Yuliada, S.H., M.H.

Acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Nomor 1672/DJU/SK/KP04.5/11/2020 Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan Ketua Pengadilan Negeri Belopa. Serangkaian dengan pengambilan sumpah jabatan tersebut di lakukan pula penandatanganan Pakta Integritas dan dilanjutkan dengan pengalungan kalung jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H. sepanjang acara berlangsung menerapkan protocol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak.

Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Detail

Dibuat: Rabu, 07 Maret 2018 19:55

Ditulis oleh Mahir Sikki Z.A.

Dilihat: 16297

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

• Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
• Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
• Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
• Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
• Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi.

Selengkapnya...