Berita PN Belopa
Kompensasi Pelayanan
Demi mewujudkan Pelayanan yang Prima, Pengadilan Negeri Belopa telah menetapkan ketentuan pemberian kompensasi kepada Pengguna Layanan yang menerima Layanan. Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Nege
Maklumat Pelayanan
Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayan
Standar Pelayanan
Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good Governance) kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat harus senantiasa di tingkatkan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gu
Daftar Informasi Publik (DIP)
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PENGADILAN NEGERI BELOPA KATEGORI INFORMASI A. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari: Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Informasi yang wajib diumumkan se
Jenis Layanan
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem pela
Sarana & Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas
Deskripsi Foto 1 Deskripsi Foto 2 Deskripsi Foto 3 Deskripsi Foto 4 Deskripsi Foto 5 Deskripsi Foto 6 Deskripsi Foto 7 Desk
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan adalah panduan tertulis terstandarisasi yang mengatur langkah-langkah administratif dan teknis yustisial di lingkungan peradilan. SOP bertujuan menjamin konsistensi, transpar
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen resmi negara yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh kementerian atau lembaga pada setiap satua
Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-K/L adalah singkatan dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Ini adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang disusun oleh setiap kementerian atau lembaga pemerintah di Indonesia. Doku
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
I. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Uraian Tugas : Memimpin pelaksanaan
Rencana Strategis
Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, pelua
Pengawasan dan Kode Etik Hakim
Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat untuk menyusun
