PENGADILAN NEGERI BELOPA

Lewati ke konten utama

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Humas PN Belopa

Jumat, 12 Juli 2024 09:33 WITA

1783 0

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Dok. PN Belopa

Rabu, 10 Juli 2024 menjadi salah satu hari penting bagi Pengadilan Negeri Belopa. Bertempat di Ruang “Cakra” Sidang Utama, YM Andi Adha,S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Belopa menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Luwu, Ibu Hj. Hasliana Nurdin, S.Pt., M.M.

Penandatangan ini disaksikan oleh Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, hingga seluruh aparatur pegawai Pengadilan Negeri Belopa, menyambut baik kerja sama tersebut. Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Sosial Kab. Luwu bertujuan dalam hal penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas, meliputi pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa/ isyarat.

1783 Membaca Berita ini

0 Menyukai Berita ini

Berita Lainnya

Alih Bahasa

Pencarian

Jam Pelayanan

Senin - Kamis

Istirahat 12.00 – 13.00

08.30 – 16.00

Jum'at

Istirahat 11.30 – 13.00

08.30 – 16.30

Senin – Kamis

Istirahat 12.00 – 13.00

08.00 – 16.30

Jum'at

Istirahat 11.30 – 13.00

08.00 – 17.00

Agen Perubahan

Agen Perubahan

Role Model

Pojok Info

Tautan Website

Mahkamah Agung RI Ditjen Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Makassar Kejaksaan Negeri Luwu Pemkab Luwu Lapas Palopo

Sosial Media

Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa

Statistik Pengunjung

Online 22
Hari Ini 174
Bulan Ini 555
Total 2,323

: 085176724241
: Jl. Sawerigading Kel Sabe, Belopa Utara. Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
: [email protected]
: https://pn-belopa.go.id

Link Terkait

Peta Lokasi

SITAPPA

Online

SITAPPA Virtual Assistant

Hai! Saya SITAPPA, ada yang bisa saya bantu hari ini?

Silakan isi data diri Anda untuk melanjutkan.

⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️