PENGADILAN NEGERI BELOPA

Lewati ke konten utama

Peta Yurisdiksi

Peta Yurisdiksi

Humas PN Belopa

Rabu, 26 November 2025 06:01 WITA

144 0

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa meliputi Kabupaten Luwu yang terdiri dari 22 kecamatan dan 227 desa/kelurahan

144 Membaca Berita ini

0 Menyukai Berita ini

Berita Lainnya

Alih Bahasa

Pencarian

Jam Pelayanan

Senin - Kamis

Istirahat 12.00 – 13.00

08.30 – 16.00

Jum'at

Istirahat 11.30 – 13.00

08.30 – 16.30

Senin – Kamis

Istirahat 12.00 – 13.00

08.00 – 16.30

Jum'at

Istirahat 11.30 – 13.00

08.00 – 17.00

Agen Perubahan

Agen Perubahan

Role Model

Pojok Info

Tautan Website

Mahkamah Agung RI Ditjen Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Makassar Kejaksaan Negeri Luwu Pemkab Luwu Lapas Palopo

Sosial Media

Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa

Statistik Pengunjung

Online 12
Hari Ini 124
Bulan Ini 961
Total 1,526

: 085176724241
: Jl. Sawerigading Kel Sabe, Belopa Utara. Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
: [email protected]
: https://pn-belopa.go.id

Link Terkait

Peta Lokasi

SITAPPA

Online

SITAPPA Virtual Assistant

Hai! Saya SITAPPA, ada yang bisa saya bantu hari ini?

Silakan isi data diri Anda untuk melanjutkan.

⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️