PENGADILAN NEGERI BELOPA

Lewati ke konten utama

Kepaniteraan Hukum

Kepaniteraan Hukum

Humas PN Belopa

Sabtu, 04 April 2026 22:00 WITA

1191 1

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
pelaksanaan penyajian statistik perkara;
pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

1191 Membaca Berita ini

1 Menyukai Berita ini

Berita Lainnya

Alih Bahasa

Pencarian

Jam Pelayanan

Senin - Kamis

Istirahat 12.00 – 13.00

08.30 – 16.00

Jum'at

Istirahat 11.30 – 13.00

08.30 – 16.30

Senin – Kamis

Istirahat 12.00 – 13.00

08.00 – 16.30

Jum'at

Istirahat 11.30 – 13.00

08.00 – 17.00

Agen Perubahan

Agen Perubahan

Role Model

Pojok Info

Tautan Website

Mahkamah Agung RI Ditjen Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Makassar Kejaksaan Negeri Luwu Pemkab Luwu Lapas Palopo

Sosial Media

Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa

Statistik Pengunjung

Online 11
Hari Ini 137
Bulan Ini 972
Total 1,533

: 085176724241
: Jl. Sawerigading Kel Sabe, Belopa Utara. Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
: [email protected]
: https://pn-belopa.go.id

Link Terkait

Peta Lokasi

SITAPPA

Online

SITAPPA Virtual Assistant

Hai! Saya SITAPPA, ada yang bisa saya bantu hari ini?

Silakan isi data diri Anda untuk melanjutkan.

⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️