PENGADILAN NEGERI BELOPA

Lewati ke konten utama

Monitoring dan Evalusasi Pembentukan Satker Baru

Monitoring dan Evalusasi Pembentukan Satker Baru

Humas PN Belopa

Kamis, 22 Agustus 2024 10:16 WITA

951 0

Monitoring dan Evalusasi Pembentukan Satker Baru

Dok. PN Belopa

Belopa 22 Agustus 2024. Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas implementasi regulasi pembentukan pengadilan tingkat pertama, yakni pada Pengadilan Negeri Belopa dan Pengadilan Agama Belopa, yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 13 dan Nomor 14 Tahun 2016.

Kegiatan yang didampingi oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung ini, juga diselenggarakan sebagai bahan masukan terkait penyusunan regulasi usul pembentukan pengadilan baru di lingkungan Mahkamah Agung.

951 Membaca Berita ini

0 Menyukai Berita ini

Berita Lainnya

Alih Bahasa

Pencarian

Jam Pelayanan

Senin - Kamis

Istirahat 12.00 – 13.00

08.30 – 16.00

Jum'at

Istirahat 11.30 – 13.00

08.30 – 16.30

Senin – Kamis

Istirahat 12.00 – 13.00

08.00 – 16.30

Jum'at

Istirahat 11.30 – 13.00

08.00 – 17.00

Agen Perubahan

Agen Perubahan

Role Model

Pojok Info

Tautan Website

Mahkamah Agung RI Ditjen Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Makassar Kejaksaan Negeri Luwu Pemkab Luwu Lapas Palopo

Sosial Media

Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa

Statistik Pengunjung

Online 5
Hari Ini 145
Bulan Ini 929
Total 1,496

: 085176724241
: Jl. Sawerigading Kel Sabe, Belopa Utara. Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
: [email protected]
: https://pn-belopa.go.id

Link Terkait

Peta Lokasi

SITAPPA

Online

SITAPPA Virtual Assistant

Hai! Saya SITAPPA, ada yang bisa saya bantu hari ini?

Silakan isi data diri Anda untuk melanjutkan.

⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️ ⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui Pengadilan. | 3. Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ | 5. ⚠️ Tolak Gratifikasi! Semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tidak dipungut biaya! ⚠️